Pro-kontra kewenangan MK dalam menguji undang-undang yang mengatur

kewenangannya pada awalnya disebabkan adanya benturan asas ius curia novit

dengan asas nemo judex idoneus in propria causa (hakim tidak boleh menguji

perkara yang menyangkut dirinya sendiri). Namun tidak semata-mata benturan

asas tersebut, tetapi juga dilatarbelakangi oleh implikasi beberapa putusan MK di

atas. Implikasinya terkadang melakukan terobosan hukum demi perbaikan hukum

Indonesia, demi keadilan mampu menerobos teks-teks hukum yang kaku, bahkan

membatalkan beberapa norma yang menghalangi/mereduksi kewenangan MK

dalam menegakkan negara hukum dan demokrasi, misalnya tambahan kewenangan

menguji undang-undang sebelum amandemen UUD 1945, kewenangan tambahan

dalam menguji Perppu, membatalkan larangan ultra petita, dan penggunaan non

konstitusi sebagai tolok ukur dalam pengujian formil, dan lainnya. Namun disisi

lain, MK juga terkadang melakukan “terabasan hukum” memilih logika hukum

yang kurang tepat dan anti akuntabilitas, sehingga nampak ketidakkonsistenan

MK dalam membatalkan sebuah norma, misalnya ketidakkonsistenan MK dalam

memutus syarat calon komisioner KPU dan syarat calon hakim konstitusi yang

steril dari Partai Politik.

Untuk itulah perlu kejernihan dalam memahami pro-kontra kewenangan

MK, benturan asas dapat diselesaikan dengan pemahaman filosofi tujuan

hukum, sehingga merujuk pada hal tersebut MK harus mengutamakan asas ius

curia novit dan dapat mengenyampingkan asas nemo judex idoneus in propria

causa, hal ini bertujuan agar tegaknya konstitusi, sekaligus bagi MK bertujuan

untuk menyelesaikan permasalahan konstitusional yang diajukan kepadanya

dan melindungi hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh undang-

undang. Dalam praktik kedepan, hakim MK harus memegang teguh prinsip

kehati-hatian dan pertanggungjawaban’ sebab penafsiran secara bebas justru akan

menimbulkan manipulasi konstitusi. Selain itu, yang menjadi pemahaman utama

bahwa kewenangan MK dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, artinya

MK tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila

dan UUD 1945, jika bertentangan maka putusan tersebut batal demi hukum.

sumber =

Pro-Kontra Kewenangan

Mahkamah Konstitusi dalam Menguji

Undang-Undang yang Mengatur

Eksistensinya

(Pros and Cons of the Authority of

the Constitutional Court in

Adjudicating a Law

that Regulates Its Existence)

by Tanto Lailam

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta