1 Kasus sengketa mengenai Penghimpunan Dana yakni kasus pemblokiran rekening tanpa pemberitahuanyang dilakukan Bank terhadap rekening seorang nasabah yang disebabkan oleh adanya transfer dana dari
rekening nasabah lain yang diketahui telah kehilangan token sebelumnya. Terkait kasus tersebut dapat
diambil pelajaran bahwa nasabah harus berhati-hati dalam meminjamkan nomor rekening kepada
siapapun. PIN dan User ID adalah rahasia, maka dari itu nasabah harus berhati-hati dan diharapkan tidak
mencatatnya pada kertas yang mungkin saja dapat berpindah tangan. Selain itu nasabah harus segera
menghubungi bank jika terjadi transaksi yang mencurigakan. Dari pihak Bank, seharusnya melakukan
CDD (Customer Due Diligence) yakni tindakan verifikasi terhadap profil nasabah baik pengirim maupun
penerima.
Sumber:https://pascasarjanahukum.uii.ac.id/2017/02/18/penyelesaian-sengketa-di-sektor-jasakeuangankuliah-umum/
Pertanyaan:
Untuk memenuhi tujuan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap terselenggarakannya perlindungan terhadap konsumen secara memadai. Dalam
hal pembinaan dan pengawasan ini ada beberapa lembaga yang juga diatur dalam UUPK yang berperan
penting, diantaranya adalah BPKN, bpsk, LPKSM, selanjutnya terkait dengan konsumen jasa keuangan
yang diatur di dalam UU OJK sendiri ada OJK dan LAPS. Berdasarkan kasus diatas, Menurut analisa anda
dari ke 5 lembaga penyelenggara perlindungan konsumen yaitu BPKN, LPKSM, BPSK, OJK, dan LAPS.
Lembaga mana yang berhak dalam upaya mengembangkan perlindungan bagi konsumen?