Biasanya pekerja borongan sebelum memulai melakukan pekerjaan terlebih dahulu mengadakan perjanjian atau kontrakdengan pihakowner atau dalam hal ini perusahaan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sehingga harusnya bisa dipastikan kalau pihak perusahaan tidak dapat membatalkan kontrak atau persetujuan secara sepihak. Jika  pun itu terjadi, pekerjaan pemborongan tetap dapat menerima upah atau bayaran sesuai dengan pekerjaan yang sebelumnya telah dilakukan.

Pembahasan

Dalam undang-undang dan peraturan  ketenagakerjaan di Indonesia, tidak ada definisi atau definisi dari pekerja borongan. Penyewaan tenaga kerja diatur  dalam Pasal 64 dan  65 UU No. 13 tahun 2003 tentang Sumber Daya Manusia (“UUK”).  Pasal 64 UUK mengatur bahwa suatu perusahaan dapat mempercayakan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui kontrak kerja tertulis atau pemberian jasa tenaga kerja.

Syarat-syarat kerja yang dapat dikenakan kepada perusahaan lain melalui kontrak kerja terdapat padapasal 65 ayat [2] UUK.  

Selain persyaratan jenis pekerjaan, ada juga persyaratan bagi pemberi kerja yang menerima pekerjaan tersebut, yaitu harus berbadan hukum (pasal 65 ayat [3] UUK). Sedangkan pengertian outsourcing diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/1999  tentang penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja biasa sehari-hari, pedagang besar dan pengaturan kerja berdasarkan waktu tertentu, yaitu pedagang besar yang merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan suatu pekerjaan  dengan menerima upah sesuai dengan volumenya. kerja atau unit kerja.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut mengenai materi pekerja borongan pada link berikut :

yomemimo.com/tugas/2301393?referrer=searchResults

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ4