Teori piramida hukum atau stufebtheorie mengemukakan bahwa sistem hukum yang berlaku itu seperti anak tangga jadi norma hukum yang rendah harus mengikuti norma hukum yang lebih tinggi atau menyesuaikan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Contoh pelaksanaannya adalah apabila di daerah akan membuat peraturan untuk wilayah otonom tersebut, maka peraturan tersebut harus sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan juga Undang-Undang dan peraturan di atasnya.

Pembahasan :

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, hukum bersifat memaksa dan dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Teori yang sering dipakai dalam pengaturan hukum di Indonesia adalah teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori piramida hukum atau stufebtheorie mengemukakan bahwa sistem hukum yang berlaku itu seperti anak tangga jadi norma hukum yang rendah harus mengikuti norma hukum yang lebih tinggi atau menyesuaikan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Susunan norma hukum berdasarkan teori ini adalah sebagai berikut :

1. Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara), merupakan norma dasar dalam peraturan yang dijadikan sebagai dasar negara. Di Indonesia adalah Pancasila & Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Staatsgrundnorm,merupakan aturan dasar yang diberlakukan setelah dasar negara. Di Indonesia adalah Barang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. Formal Gesetz, merupakan hukum formal yang ditetapkan. Di Indonesia adalah Undang-Undang
4. Verordnung en autonome satzung, merupakan peraturan yang berlaku di daerah atau biasa disebut peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah hingga keputusan walikota dan Bupati.

Pelajari selengkapnya pada :

Pelajari selengkapnya mengenai Teori Piramida Hukum atau Stufebtheorie, pada:

yomemimo.com/tugas/51155947

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1