Mata pelajaran: IPS Sejarah

Kelas: XII SMA

Kategori: Perkembangan Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru

Kata kunci: Tujuan pemerintah orde baru melakukan penyederhanaan partai politik setelah pemilu tahun 1971

Pembahasan:

Sebuah partai politik adalah organisasi yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggota nya mepunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

Tujuan pemerintah orde baru melakukan penyederhanaan partai politik setelah pemilu tahun 1971 ialah adanya sentralisasi dari pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Soeharto ingin mempertahanakan kekuasaannya.

Demokrasi Terpimpin runtuh karena adanya pemberontakan beberapa perwira angkatan darat yang bernaung di bawah partai Komunis Indonesia (PKI. Mantan presiden Soeharto berpendapat bahwa Indonesia tidak cocok dengan system demokrasi. Soeharto takut akan modernitas. Maksudnya adalah ketika masyarakat menjadi melek terhadap politik, stabilitas negara tergerogoti. Dengan demikian kekuasaan menjadi milik rakyat. Presiden bukan lagi pemegang kekuasaan melainkan pelaksana kepercayaan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soeharto tersebut, maka penyederhanaan partai politik yang dilakukan Soeharto pada pemilu 197[1] merupakan pelaksanaan dari maksud mempertahankan kekuasaan. Apabila di suatu pemimpin mempersempit kebebasan berpartisipasi dalam politik yang merupakan hak arga negara, maka kekuasaan dari penguasa tersebut akan tetap aman.

Proses penyederhanaan partai ini dilakukan dengan mengorbankan kebebasan masyarakat. Soeharto dengan dibantu oleh militer membangun seperangkat lembaga otoriter yang disusun guna mengekang partisipasi politik dan dengan demikian memungkinkan Soeharto dan pihak militer menguasai masyarakat. Soeharto menjadikan Pancasila sebagai azas tunggal yang harus dipegang oleh semua orang Indonesia. Pemilu tahun 1971 hanya diikuti oleh 3 partai. Secara teknis, proses jalannya pemiihan umum dilakukan secara jujur.

Pemerintahan Soeharto melarang PDI dan PPP mempunyai cabang di bawah tingkat kabupaten sedangkan Golkar mendapat perhatian istimewa. Golkar diizinkan untuk hadirsemua tempat baik di desa maupun kantor pemerintah. Partisipasi dalam menduduki posisi legislatif pun dikontrol. Orang-orang yang mau dicalonkan partai untuk mengisi kursi legislatif terlebih dahulu diperiksa oleh pemerintah. Selain itu, adanya kewajiban pegawai negeri harus memilih Golkar dalam pemilu. Kebebasan sungguh dalam kontrol penguasa.

Pengetatan kontrol ini memungkinkan untuk dijalankan sebab adanya peran aktif angkatan bersenjata (ABRI). Tugas ABRI yakni menjaga dominasi negara atas masyarakat dan membenarkan intervensi militer dalam bidang politik sipil menurut doktrin dwifungsi ABRI. Dalam bidang pemerintahan sipil, peran ABRI pun sangat menonjol yaitu dengan diangkatnya perwira entah yang aktif ataupun yang sudah pensiun untuk menduduki jabatan utama dalam struktur pemerintahan sipil. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk perlindungan dan pengawasan.

Golkar menjadi pilihan karena Golkar didirikan oleh pimpinan angkatan bersenjata untuk membatasi pengaruh yang semakin besar dari PKI. Pemilu, partai, pengadilan dan media massa, dikekang agar hanya Soeharto yang menjadi pemimpin.