Pedoman aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan pada dasarnya bersumber dari konsep pelayanan publik Menurut UU No 25 Tahun 2009. Dalam UU No 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

Pembahasan:

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi:

• Penyusunan program kerja dan anggaran sesuai bidangnya;
• Penyusunan bahan koordinasi dan rumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pertanahan;
• Fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan yang berkaitan dengan pemberian izin lokasi, izin pemanfaatan tanah,izin perubahan penggunaan tanah, izin tempat usaha dan penetapan lokasi untuk kepentingan umum;
• Pelaksanaan pembuatan izin Pertanahan, yang berkaitan dengan penerbitan izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, izin penggunaan tanah, izin perubahan penggunaan tanah, izin tempat usaha dan penetapan lokasi untuk kepentingan umum;
• Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pemetaan data dan informasi pertanahan;
• Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan penatagunaan tanah;
• Penghimpun permasalahan yang berkembang dengan pelaksanaan administrasi pertanahan;
• Pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
• Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
• Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut tentang tugas dan wewenang lembaga negara yomemimo.com/tugas/16237222

#BelajarBersamaBrainly #SPJ1