Kebijakan pemerintah melakukan rasionalisasi pajak daerah melalui undang-undang Omnibus Law Perpajakan meliputi 2 hal yaitu:

• Terdapat penjelasna dalam ndang-undang Omnibus Law yang menjelaskan bahwa penentuan tarif tertentu atas pajak daerah yang berlaku secara nasional oleh pemerintah pusat.
• Terdapat penjelasna dalam ndang-undang Omnibus Law yang menjelaskan bahwa memberi ruang bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi peraturan-peraturan daerah yang berpotensi menghambat kemudahan berusaha.

Pembahasan

Omnibus Law merupakan suatu bentuk dari undang-undang yang mencakup semua undang-undang sejenis yang telah berlaku sebelumnya. Omnibus Law bertujuan untuk diberlakukan sebagai bentuk penyatuan serta penyederhanaan dari seluruh undang-undang yang ada sehingga menjadi lebih sederhana.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang undang-undang Omnibus Law yomemimo.com/tugas/26806028

#BelajarBersamaBrainly #SPJ4