Jawaban:

Dalam kasus yang disebutkan di atas, di mana terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan entitas-entitas daerah, serta adanya prinsip federal, dapat kita lihat bahwa ada kesesuaian antara kasus tersebut dengan konsep federal dalam teori ahli.

Dalam kasus tersebut, entitas-entitas daerah memiliki pemerintahan sendiri yang mempertahankan sebagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini sesuai dengan konsep federal dalam teori Johannes Althusius, yang menekankan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan entitas-entitas daerah. Selain itu, konsep federal juga memperkuat keberadaan sistem pengadilan federal yang mandiri, seperti yang dinyatakan oleh teori Alexander Hamilton.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam kasus tersebut, tidak dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan entitas-entitas daerah dilakukan. Oleh karena itu, untuk memberikan analisis yang lebih mendalam, informasi tambahan mengenai kerangka konstitusional, hubungan antara pemerintah pusat dan entitas-entitas daerah, serta peran sistem peradilan federal akan diperlukan.

Dalam kesimpulan, kasus yang disebutkan sejauh ini mengindikasikan adanya konsep federal yang sesuai dengan teori ahli, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan entitas-entitas daerah serta peran sistem peradilan federal. Namun, analisis yang lebih mendalam memerlukan informasi tambahan untuk memahami secara lengkap implementasi konsep federal dalam konteks kasus tersebut.