Meskipun ada beberapa persamaan, budaya politik di Korea Selatan dan Jepang mempunyai beberapa perbedaan penting dalam hal bagaimana kekuasaan dan pengambilan keputusan politik diatur dan didistribusikan.

1. Karakteristik politik:

Keadaan politik di Korea Selatan dapat dicirikan sebagai demokrasi yang relatif baru, dengan kekuasaan presidensial yang sangat besar dan relevan. Di Korea Selatan, peraturan politik diatur oleh kepemimpinan politik yang kuat dan berkuasa yang memberi pengaruh besar dalam pengambilan keputusan untuk negara mereka.

Di lain sisi, Jepang mempunyai tradisi politik yang mapan dan lebih berfokus pada konsensus dan pengambilan keputusan kolaboratif. Menurut budaya politik Jepang, perpecahan dan konflik di masa lalu telah menunjukkan kepada mereka bahwa kerjasama dan konsensus adalah praktik terbaik dalam pengambilan keputusan politik.

2. Partai politik:

Di Korea Selatan, sebagian besar penyelenggaraan kekuasaan didominasi oleh dua partai politik besar: Partai Demokratik dan Partai Konservatif. Inilah yang menentukan arus politik dan pengambilan keputusan di negara tersebut.

Di Jepang terdapat beberapa partai politik, tetapi Partai Liberal Demokrat Jepang (LDP) telah mendominasi kekuasaan di negara tersebut selama sebagian besar waktu setelah Perang Dunia II. LDP sebenarnya mewakili spektrum politik yang cukup luas, tetapi cenderung mengambil posisi konservatif dalam isu sosial dan ekonomi.

3. Kepercayaan pada pemerintah:

Korea Selatan lebih mendominasi oleh kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah; yang artinya, banyak orang mempunyai pandangan negatif dan skeptis tentang kekuasaan pemerintah dan dunia politik. Sebagai konsekuensi dari terus-menerus tersembunyi selama tahun-tahun kediktatoran, warga Korea Selatan berjuang untuk memahami dan memperbaiki birokrasi dan korupsi dalam politik mereka.

Sementara itu, apabila kita melihat hubungan dengan negara atau pemerintah, Jepang dicirikan sebagai salah satu negara dengan tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintah mereka. Hal ini tercermin dalam sikap umum masyarakat terhadap kebijakan politik dan pengambilan keputusan pemerintah.

4. Aktivisme sipil:

Jepang mempunyai sejarah panjang aktivis sipil dalam memperjuangkan hak asasi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara di Korea Selatan, aktivisme muda kini sering kali menentang kebijakan yang merugikan rakyat dan kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda.

Dalam penutupan, meskipun Korea Selatan dan Jepang mempunyai beberapa persamaan dalam hal politik, ada perbedaan penting yang membedakan antara budaya politik keduanya. Kekuatan politik dan bagaimana kekuasaan politik didistribusikan serta cara warga dalam memandang kepercayaan terhadap pemerintah, dan juga bagaimana aktivisme sipil dipandang. Pemahaman tentang perbedaan dan persamaan budaya politik di antara dua negara membantu dalam membangun pengertian basis budaya politik dan harmoni di antara mereka.