Jawaban:

Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

Pelanggaran Pemilu; dan

Sengketa proses Pemilu;

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;

Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;

Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;

Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;

Penetapan Peserta Pemilu;

Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan dan dana kampanye;

Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

Penetapan hasil Pemilu;

e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;

f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: