Dalam tatanan hukum nasional Indonesia, ada beberapa contoh eksistensi hukum Islam, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Dalam undang-undang ini diatur mengenai syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam. Sudah menjadi kewajiban bagi lembaga pemerintah untuk memperhatikan syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: Undang-undang ini mensyaratkan bahwa setiap bank syariah harus didirikan menurut prinsip-prinsip syariah, sehingga mendukung keberlanjutan kegiatan perbankan yang berorientasi pada nilai dan prinsip-prinsip Islam.

3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia: Di dalam KUHP, terdapat sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan kejahatan, termasuk yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti zina, maksiat, dan penistaan agama.

4. Proses kepailitan menggunakan prinsip syariah: dalam PP no 42 tahun 2019 tentang Penyelesaian Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat prinsip Syariah yang diakomodir sebagai bentuk pilihan bagi para kreditur dan debitur.

5. Pengadilan Agama: merupakan tempat dimana sengketa perdata hingga pernikahan bisa dilakukan berdasarkan asas hukum Islam.

Itu hanya beberapa contoh eksistensi hukum Islam dalam tatanan hukum nasional. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun selama ini pemerintah selalu memperhatikan dan memperjuangkan bentuk-bentuk hukum Islam yang berlaku dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat Muslim di Indonesia. Namun, penerapan hukum Islam di Indonesia selalu memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang senantiasa inklusif, progresif, dan berkeadilan bagi semua warga negara tanpa kecuali.