Apa pandangan para pendiri bangsa terkait isi mukadimah, terutama frase

Berikut ini adalah pertanyaan dari arifm2051 pada mata pelajaran Ujian Nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama

Apa pandangan para pendiri bangsa terkait isi mukadimah, terutama frase ketuhanan dg kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya

Jawaban dan Penjelasan

Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.

Jawaban:

Piagam Jakarta memuat rumusan pertama Pancasila, yaitu : "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Namun, kalimat ini diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada tanggal 18 Agustus 1945 atas usulan Bung Hatta. Kesepakatan itu disetujui bersama kelompok Islam yang dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusmo, karena ada sekelompok perwakilan tokoh dari  Indonesia timur yang "mengancam" mundur dari Indonesia jika aturan pertama  Piagam Jakarta tetap menggunakan ungkapan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Penjelasan:

Dalam lobi yang diadakan pada pukul 17:00 sore pada 17 Agustus 1945, ada kekhawatiran jika usaha Bung Hatta tersebut akan mengalami kegagalan. Semua orang tahu sikap keras dari Ki Bagus Hadikusumo, yang telah merumuskan Piagam Jakarta tersebut. Namun, Hatta tidak putus asa. Kemudian dia memutuskan untuk melunakkan hati  Ki Bagus Hadikusumo dengan menunjuk Kasman yang merupakan salah satu sahabat Ki Bagus Hadikusumo.

Tetapi, Ki Bagus Hadikusumo awalnya menolak, karena merasa dikhianati. Namun, ia kemudian dibujuk dengan mengingatkannya akan ancaman pemisahan diri dari sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur.

Pelajari lebih lanjut:

Pelajari lebih lanjut materi tentang dasar negara, pada: yomemimo.com/tugas/2453348

Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh kilanginmagazine01 dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.

Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact

Last Update: Tue, 22 Nov 22