Berikut ini adalah pertanyaan dari nangwhyudi pada mata pelajaran Ujian Nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Atas
Proyek ini dalam tahap untuk masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran 2022 pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah, terutama Bogor dan Cianjur saat ini masih mencicil pembebasan lahan untuk jalan dengan anggaran yang terbatas.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Mulyadi yang merupakan dapil wilayah Bogor ini ingin sekali proyek jalur Puncak II ini bisa terlaksana. Pihaknya terus memperjuangkan supaya pembangunan jalur alternatif ke Puncak, Bogor ini masuk dalam Rencana Anggaran Kerja Kementerian PUPR tahun 2022.
Mulyadi mengatakan sampai saat ini masyarakat kabupaten Bogor - Cianjur sudah hibahkan banyak lahan untuk jalur pembangunan jalur ini. Pemerintah kabupaten Bogor juga sudah mendorong pembangunan jalur puncak II ini.
Ia bilang pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga sudah mencicil pembebasan tanah. Namun anggaran itu masih belum cukup untuk melanjutkan ke proses pembangunan.
Mulyadi mengatakan persoalan daerah puncak ini tidak hanya kemacetan, tapi jalur puncak II ini juga dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitar yang terhalang transportasi yang mahal.
Berdasarkan pada artikel di atas, berikan analisis kewenangan belanja tersebut diberikan kepada pemerintah mana.
Analisis belanja apa yang cocok dengan kasus pada artikel di atas, berikan analisis saudara.
Jawaban dan Penjelasan
Berikut ini adalah pilihan jawaban terbaik dari pertanyaan diatas.
Analisis kewenangan belanja dalam proyek pembuatan jalan tersebut diberikankepadapemerintah pusat yang disetujui oleh DPR.
Pembelanjaan yang cocok untuk proyek pembuatan jalan yaitu masuk ke dalam "Belanja Modal". Belanja ini termasuk pembelian aset atau pengeluaran untuk devaluasi modal aset tetap atau aset lain yang terjadi selama beberapa periode akuntansi dan melebihi batas modal minimum aset tetap atau aset lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pembahasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara bagian yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penerimaan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih, yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bebas pajak, dan penerimaan subsidi.
Biaya perolehan jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan termasuk biaya perolehan atau konstruksi dan biaya lain yang timbul sebelum tersedianya jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan irigasi. Biaya-biaya ini termasuk masa manfaat yang diperpanjang, peningkatan nilai aset, dan biaya perolehan dan penggantian yang melebihi nilai modal minimum jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan.
Pelajari lebih lanjut
Materi tentang hak APBN diberikan kepada yomemimo.com/tugas/1462146
#BelajarBersamaBrainly #SPJ1
Semoga dengan pertanyaan yang sudah terjawab oleh ikarikayah dapat membantu memudahkan mengerjakan soal, tugas dan PR sekolah kalian.
Apabila terdapat kesalahan dalam mengerjakan soal, silahkan koreksi jawaban dengan mengirimkan email ke yomemimo.com melalui halaman Contact
Last Update: Fri, 19 Aug 22