BJ Habibie

Kondisi ekonomi: Masih dalam tahap pembangunan

Kebijakan:

a) Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara

b) Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah

c) Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar hingga di bawah Rp. 10.000,00

d) Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri

e) Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF

f) Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat

g) Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

KH Abdurrahman Wahid

Kondisi:Masih ada masalah2 yg harus dihadapi

1) Masalah praktik KKN yang belum terselesaikan

2) Pemulihan ekonomi

3) Masalah BPPN

4) Kinerja BUMN

5) Pengendalian Inflasi

6) Mempertahankan kurs rupiah

7) Masalah jejaring pengamanan sosial ( JPS)

8) Masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama

9) Penegakan hukum dan penegakan Hak asasi manusia (HAM)

Kebijakan:

membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari.

Megawati

KOndisi: masih mengatasi kondisi ekonomi yg tidak stabil

Kebijakan:

a) Untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 milyar US$ yang merupakan warisan Orde baru, dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar, sehingga hutang luar negeri dapat berkurang US$ 34,66 milyar.

b) Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar US$ 930.

c) Kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi Rp 8.500,00.

d) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang.

e) Memperbaiki kinerja ekspor, sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan.

f) Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SBY:

Kondisi:Indonesia masih mengalami krisis

Kebijakan:

adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin