Saat revolusi kemerdekaan, kekuasaan MPR dan DPR mulanya dipegang oleh presiden dan hanya untuk sementara waktu. Kemudian diberikan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP).

Penjelasan:

Dalam maklumat wakil presiden tanggal 16 Oktober 1945 menjelaskan bahwa " Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum adanya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara, serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan yang dijalankan sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat".

Berdasarkan maklumat tersebut maka terjadi perubahan mendasar atas kedudukan, tugas, dan juga wewenang KNIP. Sejak maklumat tersebut maka dimulai sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu KNIP memiliki kekuasaan legislatif serta ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara.

Pelajari lebih lanjut

Sejarah terbentukny DRI RI

yomemimo.com/tugas/10186584

#Belajarbersamabrainly