Jawaban:

brainly

Cari...

Untuk orang tua

Untuk guru

Kode etik

Solusi Buku Sekolah

gaura3

21.03.2018

Sejarah

Sekolah Menengah Atas

terjawab • terverifikasi oleh ahli

Sebelum terjadinya reformasi pemerintahan indonesia menganut sistem sentralistik jelaskan maksudnya

1

LIHAT JAWABAN

Lencana tidak terkunci yang menunjukkan sepatu bot astronot mendarat di bulan

Lihat apa yang dikatakan komunitas dan buka kunci lencana

Masuk untuk menambahkan komentar

Iklan

Jawaban terverifikasi ahli

4.0/5

19

author link

diahviolin

Si Hebat

16.1 rb jawaban

479.1 jt orang terbantu

Jawaban:

Sebelum terjadinya reformasi pemerintahan Indonesia menganut sistem sentralistik. Artinya semua kebijakan penting dalam negara ditentukan oleh pemerintah pusat. Peran pemerintah pusat di Jakarta sangat besar dalam menentukan arah dan semua aspek dalam pembangunan Indonesia.

Pembahasan:

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Preside Suharto ditandai dengan system pemerintahan yang sentralistik atau terpusat. Dalam sistem sentralistik ini seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat.

Meski memiliki manfat yaitu adanya kesatuan dan arahan yang jelas dalam pembangunan, kebijakan terpusat ini memiliki beberapak dampak buruk. Dampak negative dari kebijakan sentralistik ini adalah:

1. Waktu pengambilan keputusan menjadi lama karena semua permasalahan di Indonesia ditentukan oleh pemerintah pusat.

2. Terjadi ketimpangan pembangunan karena pemerintah pusat kurang memperhatikan daerah, terutama yang berada di luar Jawa.

3. Marak terjadi korupsi di lingkungan pemerintah pusat, karena semua anggaran dikendalikan oleh pusat.

4. Tidak bersifat bersifat demokratis, karena tidak melibatkan rakyat dan pemerintah daerah.

5. Terjadi kesenjangan karena banyak kemiskinan di daerah.

Runtuhnya Orde Baru dan lahirnya gerakan reformasi yang menuntut demokrasi, telah berdampak pada pola kerja hubungan pusat dan daerah. Tuntutan tersebut telah melahirkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

UU No 22 tahun 1999 merupakan UU yang merealisasikan janji-janji pemerintah untuk mendemokrasikan daerah-daerah. UU tersebut seakan-akan menjawab tuntutan-tuntutan daerah.

Di undang-undang ini diberikan wewenang besar bagi daerah dengan Otonomi pada Dati II atau Kabupaten dan Kota. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga bisa mengejar ketertinggalan pembangunan dari pusat, serta lebih cepat dalam merespons kebutuhan daerah, tanpa harus menunggu pemerintah pusat.