A. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum di Amandemen

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 sebelum Di amandemen tertuang dalam penjelesan UUD 1945 yang membahas 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia, yaitu :

1. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)

2. Sistem Konstitusinal.

3. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR.

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah MPR.

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR.

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

B. Sistem Pemerintahan Indonesia Sesudah di Amandemen

Setelah terjadi amandemen, Sistem Pemerintahan Indonesia mengalami perubahan pokok-pokok kunci pemerintahan, yaitu :

1. Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah Negara terbagi menjadi beberapa provinsi.

2. Bentuk pemerintahan adalah Republik.

3. Sistem pemerintahan adalah Presidensial.

4. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

5. Kabinet atau menteri diangkat leh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

6. Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD.

7. Kekuasaan yudikatif dijalankan leh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.