Jawaban:

Hak asasi manusia (HAM) mempunyai suatu nilai yang bersifat universal, di dalamnya terkandung nilai-nilai sosiologis, budaya, dan politis komunitas suatu bangsa dan negara. Nilai yang universal ini sepertinya mulai ramai “digugat” orang setelah perang dunia kedua. Padahal Perumusan perlindungan terhadap HAM yang tertuang pada deklarasi HAM 1948, sebetulnya sudah melekat menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat secara agamis, terutama pada saat Islam muncul untuk membawa “rahmatan lil'alamin”. Islam sebagai ajaran agama yang dianut hampir oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, secara nyata sebetulnya telah meletakkan dasar utama Din Islam untuk perlindungan terhadap HAM. Pengakuan perlindungan HAM secara islami telah dicetuskan 14 abad yang lalu oleh Rasul Allah, Muhammad saw melalui Piagam Madinah. Dari sinilah peradaban dan pemerintahan yang sarat dengan perhormatan dan perlindungan atas HAM mulai lahir dan bergulir dicerminkan dalam sejarah peradaban ummat manusia melalui sebuah pemerintahan yang egaliter, demokratis, dan sejahtera. Pemerintahan yang demikian adalah pemerintahan sangat menjunjung tinggi supremasi hukum. Sebagai konsekuensi logis dari terbentuknya Piagam Madinah, maka terbentuk pula suatu masyarakat yang madani, yaitu suatu masyarakat yang terbuka, sejajar (egaliter), dan demokratis yang memiliki sikap mengedepankan etika dan tanggung jawab moral demi terciptanya kemaslahatan kemanusiaan dan kenegaraan secara universal; yang dalam wacana ilmu politik modern , dikenal dengan sebutan populer masyarakat civil atau “civil society”. Dengan demikian, maka Indonesia sebagai negara yang agamis dalam mewujudkan masyarakatnya yang madani, memerlukan suatu upaya penegakan supremasi hukum bagi perlindungan terhadap HAM serta memerlukan suri tauladan dalam berbagai aspek kehidupan yang di dalamnya mencerminkan kejujuran, kearifan, keadilan, beretika, dan bermoral sebagaimana dicontohkan oleh Rasul Allah, Muhammad saw. dalam sistem pemerintahannya