Salah satu penyimpangan demokrasi pada masa orde baru adalah adanya

Orde Baru merupakan pemerintahan setelah Orde Lama yang dipimpin oleh Sukarno. Pada masa ini dipimpin oleh Suharto selama 32 tahun masa jabatannya. Pada awal pemerintahannya, terjadi peningkatan perekonomian yang pesat. Beberapa peraturan negara yang telah ada pada masa Orde Lama diperbaiki dan diperbarui, salah satunya dengan memberlakukan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Meski demikian, nyatanya masih ada beberapa penyimpangan yang terjadi, yakni sebagai berikut.
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi karena adanya pemusatan pemerintahan di tangan Presiden. Semua lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden dan tidak ada rencana suksesi kekuasaan ke presiden selanjutnya. Kekuasaan kehakiman juga dicampuri sehingga tidak dapat membuat keputusan sendiri.
Penyimpangan Pancasila, pada masa ini penafsiran terhadap nilai dan butir-butir Pancasila dilakukan sesuai kepentingan pemerintahan. Salah satu bentuk penyimpangannya adalah hanya orang – orang terdekat Suharto yang dipercaya untuk menguasai perusahaan – perusahaan besar negara dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia merupakan penyimpangan dari kelima sila Pancasila.
Pembatasan kebebasan pers, kebebasan pers diawasi dengan ketat dan dibelenggu sehingga tidak dapat mengapresiasikan suara rakyat atau bahkan dapat menyampaikan kritiknya kepada umum. Pada masa ini banyak sekali koran dan majalah yang mengalami pembredelan.
Pelanggaran HAM, terjadi dengan alasan keamanan pemerintah. Pada masa ini kekerasan seperti penembakan misterius atau penculikan dilakukan pada orang-orang yang mecoba menyampaikan pendapatnya terhadap pemerintah.
Dengan demikian, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru adalah KKN, penyimpangan Pancasila, pembatasan kebebasan pers, dan pelanggaran HAM.