Penjelasan:

1.Karena Indonesia memang belum siap berdemokrasi “liberal” pada saat itu.

2.Peradaban Indonesia masih lemah.

3.Sikap feodalistik masih amat kuat di segala pelosok.

4.Sektarianisme baik secara agama atau etnik masih kuat.

5.Persentase kaum terpelajar yang terdidik baik masih amat rendah dibanding jumlah penduduk.

6.Ekonomi masih morat-marit setelah perang kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat belum baik dan sangat tidak merata.

7.Tidak ada budaya demokrasi yang berjalan alamiah. Masih harus banyak belajar dan trial-and-error.

Semua kondisi diatas tidak memungkinkan bangsa kita berdemokrasi “liberal” dengan baik pada waktu itu. Sehingga yang ada adalah konflik antar elit politik di DPRS dan Konstituante tentang berbagai hal.