Dalam praktek pendaftaran tanah di Indonesia, sistem dan mekanisme yang sebaiknya diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Sistem pendaftaran tanah yang teratur: Pendaftaran tanah harus dilakukan secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan lain yang terkait.
2. Tata cara pendaftaran yang transparan: Pendaftaran tanah harus dilakukan secara transparan, sehingga tidak terjadi kecurangan atau manipulasi data. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang akurat dan lengkap tentang tanah yang akan didaftarkan, serta menjalankan proses pendaftaran tanah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Pencatatan yang akurat: Pencatatan data tanah harus dilakukan secara akurat dan terperinci, agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam proses pendaftaran tanah. Data yang harus dicatat antara lain lokasi tanah, luas tanah, dan dokumen pendukung lainnya.
4. Penyimpanan data yang terorganisir: Data pendaftaran tanah harus disimpan dengan terorganisir, sehingga mudah diakses dan dipelihara. Data tanah harus disimpan di tempat yang aman dan terlindungi dari kerusakan atau kehilangan.
5. Mekanisme pelaporan yang jelas: Untuk mencegah terjadinya kecurangan atau manipulasi data, perlu dibuat mekanisme pelaporan yang jelas bagi masyarakat untuk melaporkan kecurangan yang terjadi dalam proses pendaftaran tanah. Mekanisme pelaporan tersebut harus memiliki sanksi yang tegas bagi pelaku kecurangan.
6. Pendidikan dan sosialisasi: Pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran tanah dan tata cara yang benar dalam melakukan pendaftaran tanah perlu dilakukan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam hal pendaftaran tanah. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami pentingnya pendaftaran tanah dan dapat mencegah terjadinya kecurangan atau manipulasi data dalam proses pendaftaran tanah.
7. Pengawasan dan pengendalian: Sistem pendaftaran tanah harus memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan atau manipulasi data. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola pendaftaran tanah, seperti Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan setempat. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bertugas mengawasi proses pendaftaran tanah.