Pembentukan DPR Gotong Royong dianggap pelanggaran terhadap UUD 1945 karena tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil". Pembentukan DPR Gotong Royong tidak mengikuti ketentuan tersebut karena tidak melibatkan pemilihan umum. Selain itu, pembentukan DPR Gotong Royong juga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat". Dengan demikian, pembentukan DPR Gotong Royong dianggap pelanggaran terhadap UUD 1945.