Korelasi antara hukum pelayanan publik dan konsep negara kesejahteraan terkait dengan upaya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di dalamnya hak atas pelayanan publik yang berkualitas dan merata. Negara kesejahteraan merupakan konsep yang menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dalam hal ini, hukum pelayanan publik berperan penting dalam memberikan landasan hukum yang jelas dan mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, transparan, dan akuntabel. Hukum pelayanan publik juga menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata, serta memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan publik.

Sebagai contoh, di negara-negara yang menganut konsep negara kesejahteraan seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark, hukum pelayanan publik sangat ditekankan dalam upaya memberikan pelayanan publik yang merata dan berkualitas. Pemerintah di negara-negara tersebut memberikan akses pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau bagi masyarakatnya. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa pelayanan publik tersebut diselenggarakan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya hukum pelayanan publik yang kuat dan berkorelasi dengan konsep negara kesejahteraan, maka diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas dan merata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan.