1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

4. Presiden

5. Mahkamah Agung (MA)

6 .Mahkamah Konstitusi (MK)

7. Konstitusi Yudisional (KY)

8. Badan Pemeriksaan Keuangan

Penjelasan:

Lembaga negara adalah lembaga yang memiliki kekuasaan, tugas, dan wewenang tertentu sesuai yang diatur dalam UUD untuk membantu menjalankan negara. Sebelum amandemen, lembaga negara Indonesia menurut UUD 1945 terdiri atas

•Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

•Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

•Presiden

•Mahkamah Agung (MA)

•Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

•Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

setelah adanya amandemen, lembaga negara menurut UUD 1945 ada 8 yang terbagi dalam 4 jenis berdasarkan kekuasaan, yaitu

Lembaga legislatif

Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR), yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif berupa mengubah dan menetapkan UUD 1945. MPR juga melantik Presiden dan wakil presiden serta memberhentikan Presiden dan/atau wapres di luar masa jabatannya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga yang memiliki fungsi legislatif untuk membentuk undang-undang bersama presiden, selain itu juga ada fungsi pengawasan dan fungsi anggaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lbaga yang dapat memberikan rancangan mengenai otonomi daer\h, perautran, daerah, serta ruu apbd kepada dpr.

Lembaga Eksekutif

Presiden, presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia dibantu oleh wakil presiden

Lembaga Yudikatif

Mahkamah Agung (MA), lembaga eksekutif tertinggi yang merupakan lembaga kehakiman tingkat akhir. Salah satu wewenangnya adalah mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga yang mengadili tingkat pertama dan terakhir seberti pembubaran partai politik

Konstitusi Yudisional (KY), lembaga yang bertugas untuk menjaga sikap dan martabat hakim

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

BPK adalah lembaga yang bertugas dalam memeriksa keungan negara termasuk memeriksa pengelolaan keuangaan negara. BPK bertanggung jawab kepada DPR

Semoga membantu!