Penjelasan:

1. Perundang-undang pidana harus dirumuskan secara tertulis, faktanya di Indonesia hukum yang berlaku (hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa, hukum adat, dan hukum Islam (terutama dalam hukum perdata) dalam lapangan hukum pidana selain atas dasar KUHP dan Kitab. Undang-undang diluar KUHP sebagai dasar legalitas perbuatan yang dapat dihukum. Dalam masyarakat ada juga adat diakui keberlakuan hukum adat pidana yang pada umumnya tidak tertulis tetapi merupakan kaidah-kaidah yang tetap hidup, tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat adat sebagai hukum yang hidup.

2. Peraturan hukum pidana tidak boleh surut. Untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan terlebih dahulu ketentuan pidana tentang suatu perbuatan tindak pidana baru kemudian pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sangsi pidana sebagai konsekuwensi logis pilihan bebas subyek hukum untuk berbuat suatu perbuatan yang dilarang, hal ini sejalan pula dengan prinsip umum bahwa setiap orang terikat pada suatu undang-undang sejak undang-undang tersebut dinyatakan berlaku dan telah diundangkan dalam lembaran Negara.

3. Dalam penerapan hukum pidana tidak boleh menggunakan analogi. Penerapan hukum pidana terhadap kasus konkrit Hakim harus melakukan penemuan hukum melalui sumber hukum dengan menggunakan metode penafsiran dalam hukum pidana, penafsiran dibutuhkan dalam hukum pidana, asas legalitas membatasi secara rinci dan cermat perbuatan apa saja yang dapat dipidana