Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa bentuk penyelewengan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

• Penyelewengan terhadap prinsip ketuhanan yang maha esa: Pada masa Orde Baru, keberpihakan terhadap agama tertentu seringkali ditunjukkan dengan mengabaikan prinsip ketuhanan yang maha esa. Hal ini terlihat dari penyiapan bahan ajar yang tidak seimbang, serta terjadinya diskriminasi terhadap kelompok agama lain.

• Penyelewengan terhadap prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab: Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti penyiksaan terhadap tahanan politik, pembatasan hak-hak asasi manusia, serta korupsi yang merugikan rakyat banyak.

• Penyelewengan terhadap prinsip persatuan Indonesia: Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa kebijakan yang merugikan kepentingan daerah-daerah di Indonesia, seperti pemberian subsidi yang tidak seimbang, serta pembangunan yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

• Penyelewengan terhadap prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan: Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti pembatasan terhadap kebebasan bersuara dan kebebasan berpendapat, serta terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum.

• Penyelewengan terhadap prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti tidak adanya akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya di seluruh wilayah Indonesia.