Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di negaranya dapat disebut sebagai negara yang tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya, atau negara yang tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayahnya. Negara seperti ini dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban internasionalnya untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dapat berupa tindak kekerasan, diskriminasi, atau penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan atau oleh individu atau kelompok tertentu yang didukung oleh pemerintah atau aparat negara.