Dalam sistem demokrasi parlementer, kebijakan pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada parlemen dan harus memperhatikan kepentingan parlemen dalam mengambil kebijakan. Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah dalam bidang politik pada masa demokrasi parlementer:

1. Menjalankan sistem pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terpisah.

2. Menetapkan undang-undang dan peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, ekonomi, dan kebijakan lainnya.

3. Menjalankan pemerintahan yang bersih dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Menjalankan kebijakan ekonomi yang pro-growth dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan menjadi bagian dari organisasi internasional.