Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tata cara perubahan UUD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perubahan UUD harus dilakukan dengan Musyawarah Nasional (Munas) yang dipimpin oleh Presiden.

2. Munas harus terdiri dari perwakilan DPR, MPR, dan Pemerintah.

3. Munas harus membahas perubahan UUD secara menyeluruh, termasuk materi, bentuk, dan tata cara perubahan UUD.

4. Munas harus memutuskan perubahan UUD dengan suara terbanyak.

5. Hasil Munas harus diajukan ke MPR untuk dibahas dan dibentuk menjadi Rancangan UUD yang baru.

6. Rancangan UUD harus disahkan oleh MPR dengan suara terbanyak dari seluruh anggota.

7. Setelah disahkan oleh MPR, Rancangan UUD yang baru harus disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan menjadi UUD yang baru.

Dengan demikian, tata cara perubahan UUD yang ditegaskan dalam Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melalui proses Munas yang dipimpin oleh Presiden, diikuti oleh pembahasan dan penetapan oleh MPR, dan ditandatangani oleh Presiden untuk menjadi UUD yang baru.