a. Syarat-syarat diskresi/keputusan/tindakan adalah:

Bersifat konkret, yaitu memiliki kaitan dengan persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menggunakan kebijakan yang ada, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan pada Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Bersifat terbatas, yaitu tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi.

b. Akibat hukum dari diskresi/keputusan/tindakan adalah:

Dapat diakui keabsahannya oleh pihak-pihak yang terkait, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan atau tindakan selanjutnya.

Dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya jika terjadi tuntutan hukum oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.