Jawaban:

Tata urutan aturan perundang-undangan menurut beberapa pakar dianggap sebagai hierarki atau tingkatan yang berbeda-beda, dimana aturan-aturan yang lebih tinggi memiliki otoritas yang lebih besar dibandingkan dengan aturan yang lebih rendah.

Menurut beberapa pakar hukum, tata urutan aturan perundang-undangan dari yang tertinggi adalah sebagai berikut :

UUD 1945 (Undang-Undang Dasar) yang merupakan aturan tertinggi di negara Indonesia. UUD berisi konstitusi dari negara yang mengatur tentang pemerintahan, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan asas-asas negara.

Undang-Undang (UU) yang dibuat oleh pemerintah yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi darurat atau mendesak

Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan oleh pemerintah setelah diterima oleh DPR

Peraturan Presiden (Perpres) yang diterbitkan oleh Presiden setelah diterima oleh DPR

Keputusan Presiden (Kepres) yang diterbitkan oleh Presiden tanpa melalui proses pengesahan DPR

Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah

Keputusan Kepala Daerah (Keputusan Gubernur/ Bupati/ Walikota) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tanpa melalui proses pengesahan DPRD.