Jawaban:

1. Dasar kebijakan penerapan MBS (Multiple Book System) di Indonesia didasarkan pada pertimbangan normatif dan empirik. Secara normatif, penerapan MBS bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dalam memilih dan menggunakan buku teks yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi sekolah dan desentralisasi pendidikan.

Secara empirik, penerapan MBS didasarkan pada hasil penelitian dan evaluasi yang menunjukkan bahwa model satu buku teks untuk semua mata pelajaran tidak efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, geografis, dan sosial, ditemukan bahwa penggunaan buku teks yang beragam dan relevan dengan konteks lokal dapat meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa.

2. Berikut adalah lima contoh peraturan perundang-undangan terkait implementasi MBS di sekolah:

- Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mengatur tentang penggunaan buku teks dalam implementasi kurikulum.

- Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang memberikan wewenang kepada komite sekolah untuk memilih dan menilai buku teks yang akan digunakan di sekolah.

- Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Buku Teks Tahun Pelajaran 2019/2020, yang mengatur tentang tata cara pengadaan, penyaluran, dan penggunaan buku teks di sekolah.

- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Standar Penilaian Pendidikan, yang mencakup penilaian terhadap buku teks sebagai salah satu komponen penilaian dalam pembelajaran.

- Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 tentang Penyusunan Buku Teks Tahun Pelajaran 2021/2022, yang mengatur tentang tata cara penyusunan buku teks yang sesuai dengan kebijakan MBS.

Peraturan-peraturan ini memberikan panduan dan kerangka kerja bagi sekolah dalam implementasi MBS, termasuk dalam pemilihan, penilaian, pengadaan, dan penyusunan buku teks yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.