Jawaban:

Implikasi hukum dagang dari pengambilalihan 51% saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kontrol Pemerintah: Dengan mengambil alih mayoritas saham, pemerintah Indonesia mendapatkan kendali atas PT Freeport Indonesia. Hal ini memberikan pemerintah otoritas untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan perusahaan, termasuk kebijakan operasional, keuangan, dan pengembangan bisnis.

2. Perubahan Struktur Perusahaan: Pengambilalihan saham sebesar 51% oleh pemerintah dapat mengakibatkan perubahan struktur perusahaan. Pemerintah dapat mengubah struktur manajemen, melakukan perubahan kebijakan internal, atau mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan.

3. Pengaturan dan Kendali Tambahan: Pemerintah Indonesia dapat memberlakukan regulasi dan aturan tambahan terkait dengan operasi PT Freeport Indonesia. Hal ini bisa berdampak pada kewajiban perusahaan dalam mematuhi ketentuan hukum, peraturan lingkungan, pajak, dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Hubungan dengan Mitra Bisnis: Pengambilalihan saham oleh pemerintah dapat mempengaruhi hubungan PT Freeport Indonesia dengan mitra bisnis, termasuk pemasok, kontraktor, dan investor lainnya. Pemerintah mungkin mengambil peran yang lebih aktif dalam menjalin dan mengatur hubungan bisnis perusahaan dengan pihak lain.

5. Implikasi Pasar Saham: Pengambilalihan saham mayoritas oleh pemerintah dapat berdampak pada harga saham PT Freeport Indonesia di pasar saham. Investor dan pelaku pasar akan memperhatikan perubahan kepemilikan dan mempertimbangkan implikasinya terhadap prospek perusahaan.

Penting untuk dicatat bahwa implikasi hukum dagang dapat beragam tergantung pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta perjanjian dan kontrak yang ada antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia.