Pada masa demokrasi liberal, keadaan politik di Indonesia cenderung tidak stabil, sering terjadinya pergantian kabinet yang disebabkan mudahnya partai politik menyatakan bergabung dengan kabinet tetapi jika tidak puas mudah juga untuk keluar dari kabinet menyebabkan program pembangunan dan lain sebagainya berjalan ditempat. Hal itu menyebabkan berbagai krisis yang terjadi pada masyarakat saat itu. Keadaan tersebut juga melahirkan pemerintahan yang lemah. Hal ini terbukti, ketika Konstituante gagal menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar untuk menggantikan UUDS 1950. Di samping itu, upaya untuk membentuk pemerintah yang stabil sangat sulit direalisasikan. Apabila dikaji secara cermat, maka persoalannya terletak pada sistem yang diterapkan tidak sesuai. Pada waktu itu, kita menganut sistem demokrasi liberal. Dengan demikian, upaya Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan langkah yang tepat.