Kasus di atas merupakan bukti dari kurangnya transparansi dalam sistem pemerintahan. Dalam masing-masing departemen masih belum mampu amanah terhadap aspirasi masyrakat, sehingga rentan untuk terjadi korupsi dan penyeludupan. Kasus tersebut harus menjadi perhatian besar bagi pemerintah agar kejujuran dan transparansi dapat segera ditegakkan, sehingga tidak ada oknum yang mengambil keuntungan dari kesengsaraan rakyat.

Pembahasan:

Pemerintah pusat merupakan segenap penyelenggara pemerintahan bangsa Indonesia. Terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh para Menteri. Sedangkan Pemerintah Daerah yakni penguasa yang memerintah di daerah melalui otonomi daerah yang mana bertugas untuk menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat. Suatu pemerintahan haruslah berjalan dengan baik, ketika berjalan tidak terkoordinasi dengan baik, tidak fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Maka penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efisien yang hanya menghasilkan kesengsaraan rakyat. Untuk itu setiap negara haruslah mengembangkan hubungan antar lembaga negara dan hubungan antar pemerintahan pada semua jenjang pemerintahan.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut materi tentang otonomi pada yomemimo.com/tugas/7526028

#BelajarBersamaBrainly #SPJ4