Negara hukum formil adalah negara yang memiliki sistem hukum yang terorganisir dan teratur, serta memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif. Dalam negara hukum formil, prinsip-prinsip hukum dan mekanisme penegakannya merupakan prioritas utama, sementara tujuan-tujuan hukum yang diharapkan dapat diwujudkan oleh sistem hukum tersebut dianggap sebagai hasil sampingan.

Sementara itu, negara hukum materil adalah negara yang menempatkan tujuan-tujuan hukum sebagai prioritas utama, dengan prinsip-prinsip hukum dan mekanisme penegakannya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Negara hukum materil lebih menekankan pada konsekuensi dari suatu tindakan daripada pada tindakan itu sendiri, sehingga dapat terjadi pengecualian terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku asalkan dapat mencapai tujuan hukum yang diinginkan.