Penjelasan:

Kejaksaan merupakan salah satu dari

lima lembaga pemerintahan di Indonesia

yang memiliki fungsi perlindungan dan

penegakkan hukum. Di samping kejaksaan,

terdapat beberapa lembaga lain, yaitu:

Kepolisian Republik Indonesia.

Hakim

Advokat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kelima lembaga perlindungan dan penegakkan hukum tersebut saling

menjalin kemitraan sebagai lembaga negara untuk mencapai keadilan dan kesetaraan hukum di Indonesia. Di antara kelima lembaga tersebut, terdapat satu lembaga yang masih muda karna baru didirikan pada 29 Desember 2003. Lembaga tersebut adalah Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena

itu, jawaban yang tepat adalah KPK.

Pembahasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

merupakan lembaga pemerintahan yang

independen (mandiri) dan tidak dintervensi

oleh pihak mana pun dalam menjalankan

tugasnya. Seperti penamaannya, KPK

memiliki tanggung jawab untuk melakukan

pemberantasan tindak korupsi, kolusi, dan

nepotisme atau KKN dalam pemerintahan

Republik Indonesia.

KPK sendiri didirikan sebagai pengaruh

dari peristiwa reformasi dan banyak ditemukan tindak KKN dalam tubuh pemerintahan di masa Orde Baru. KPK didirikan sebagai amanat dari UU No. 30 Tahun 2002 yang mengamanatkan pembentukan pengadilan tindak pidana

korupsi yang berwenang dan bertugas

untuk memeriksa dan memutuskan tindak

pidana korupsi.

KPK dipimpin oleh seorang ketua dengan

dibantu oleh empat orang wakil ketua, di mana ketua dan para wakilnya tersebut

haruslah merangkap sebagai anggota

dari KPK. Setiap wakil ketua tersebut

membawahi empat bidang yang berbeda, yaitu Pencegahan, Informasi dan Data, Pengawasan Internal dan Pengaduan

Masyarakat, dan Penindakan.

Dari keempat bidang tersebut, bidang

Penindakan bertanggung jawab untuk

melakukan proses penyidikan dan

penuntutan. Anggota pada bidang tersebut

diambil dari keanggotaan Kejaksaan dan

Kepolisian Republik Indonesia. Sementara

itu, anggota yang bertanggung jawab

melakukan penuntutan secara khusus

diambil dari pejabat fungsional Kejaksaan Republik Indonesia.

Selayaknya lembaga independen, KPK memiliki keleluasaan dalam menjalankan berbagai kewajibannya, tanpa adanya intervensi ataupun tekanan dari pihak lain.

Berikut berbagai kewajiban yang dimiliki oleh KPK.

Melakukan berbagai tindakan untuk menangkal tindak kejahatan penggelapan.

Melakukan pemantauan pada pelaksanaan pemerintahan.

Melakukan pelacakan, penyidikan dan investigasi, serta penuntutan terhadap tindak kejahatan penggelapan.

Menjadi pengontrol lembaga yan berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak penggelapan.

Melakukan koordinasi dengan

lembaga-lembaga yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak penggelapan.