Penertiban wilayah dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat untuk melakukan penertiban terhadap wilayah yang dianggap meresahkan bagi masyarakat. Pemerintah kemudian dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk menertibkan wilayah tersebut, seperti dengan mengeluarkan peraturan atau memberikan sanksi kepada pelaku yang tidak mematuhi aturan. Namun, penting untuk diingat bahwa penertiban harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, serta harus memperhatikan hak asasi manusia yang dimiliki oleh semua orang yang tinggal di wilayah tersebut.