Jawaban:

Pelaksanaan demokrasi masa orde lama selama 1945 s.d. 1966 merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno sebelum adanya kudeta oleh Presiden Soeharto karena dampak dari peristiwa G30S/PKI yang menewaskan beberapa Jenderal besar Indonesia hingga berujung dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang berisi mandat penerusan kepemimpinan negara kepada Soeharto.

Pembahasan

Orde lama atau era Indonesia pada kepemimpinan Presiden Soekarno masih belum konsisten karena sempat mengalami beberapa peralihan sehingga terdapat pengimplementasian demokrasi yang berbeda-beda di setiap periodenya kala itu.

Terdapat beberapa sistem demokrasi pada masa orde lama yang mengalami pergantian dan peralihan. Namun ada dua sistem yang menjadi contoh pelaksanaan demokrasi pada orde lama, yaitu :

*Periode pertama (1950 s.d. 1959) adalah Demokrasi Liberal.

*Periode kedua (1959 s.d. 1966) adalah Demokrasi Terpimpin.

1. Periode Pertama

Demokrasi liberal adalah demokrasi pertama pada masa orde lama yang mengatas namakan Presiden sebagai kedudukan dan lambang kepala negara atau bukan sebagai seorang kepala eksekusif.

Pada masa demokrasi ini di dalam parlemen, banyak partai-partai politik lahir sehingga akuntabilitas politik sangat tinggi. Praktik dari demokrasi ini dianggap gagal karena landasan sosial ekonomi yang masih lemah dan terlalu didominasi oleh partai politik karena merujuk pada UUD 1950 sehingga akhirnya ketentuan tersebut diganti kembali ke UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959.

2. Periode Kedua

Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang menjadikan Presiden sebagai pemegang kuasa penuh atas negara. Segala pemikiran dan keputusan ada di tangan Presiden kala itu, Presiden Soekarno.

Masa demokrasi ini juga disinyalir karena hadirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai politik yang dominan. Saking kuatnya pengaruh partai ini, Indonesia hampir kehilangan ideologi Pancasila sebagai ideologi mutlak Negara Indonesia pada kala itu yang berujung pada pelanggaran HAM besar-besaran mulai dari pembunuhan para Jenderal besar Indonesia, sampai penuntasan PKI, para simpatisan, serta (terduga) simpatisannya secara besar-besaran yang menjadi sejarah kelam di Indonesia.

Sehingga pada 11 Maret 1966, keluarlah surat perintah sebelas maret (Supersemar) sebagai bentuk pernyataan pemindahan kekuasaan yang harus dilakukan oleh Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto sebagai bentuk kudeta demi menyelamatkan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa.