Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum untuk mencegah dan menindak kejahatan perdagangan manusia adalah Protokol Palermo. Protokol Palermo disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 sebagai bentuk tanggapan terhadap meningkatnya masalah perdagangan manusia di seluruh dunia. Protokol Palermo bertujuan untuk mencegah, menindak dan memberantas perdagangan manusia melalui identifikasi, penuntutan dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia, serta melindungi korban perdagangan manusia.

Protokol Palermo mengatur tentang hak asasi manusia dan tidak memperbolehkan adanya perdagangan manusia, baik untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerjaan paksa, perdagangan organ, atau kegiatan ilegal lainnya. Protokol Palermo juga mengatur tentang hubungan antar negara dalam menangani kejahatan perdagangan manusia dan penegakan hukum internasional atas pelaku kejahatan tersebut.

Selain itu, protokol ini juga memberikan definisi yang jelas tentang apa itu perdagangan manusia, korban perdagangan manusia, serta mengatur tindakan untuk perlindungan korban perdagangan manusia, termasuk pemulangan mereka ke negara asal. Protokol Palermo mendorong kerja sama internasional dalam pencegahan dan penyelesaian kasus perdagangan manusia, termasuk pertukaran informasi, pelatihan, dan bantuan teknis, serta memperkuat kerja sama internasional antara negara yang terkait dalam memberikan penanganan secara serius atas kejahatan perdagangan manusia.