Jawaban:

Menghilangkan Dualisme Ekonomi Desa dan Kota

21 Apr 2011

Kemiskinan di perkotaaan harus mendapat perhatian segera. Pasalnya, persentase penduduk miskin di perkotaan dalam 4 tahun terakhir tidak menunjukkan penurunan dibandingkan dengan kemiskinan di perdesaan.

Dengan menggunakan garis kemiskinan pemerintah sebesar Rp220.000 per kapita per bulan, BPS (2011) mencatat persentase penduduk miskin di perkotaan dalam tahun 2006-2010 hanya turun 3,6 persen. Sementara itu persentase penurunan penduduk miskin desa turun lebih besar yakni 5,2 persen. Lantas, apa yang harus dilakukan

Menghilangkan dualisme ekonomi antara desa dan kota merupakan kunci mengatasi kemiskinan perkotaan. Paling tidak, terdapat tiga alasan mengapa demikian.

Pertama, karena dominasi penduduk miskin kota berasal dari desa. Hal ini terjadi karena di satu sisi sebagai akibat push factors yang terjadi di desa, dan pull factors kota itu sendiri di lain sisi.

Dengan hilangnya dualisme ekonomi desa dan kota berarti pupus pula push and pull factors penyebab migrasi penduduk miskin desa ke kota. Bahkan tidak itu saja, kemiskinan di perdesaan pun dapat berkurang dengan hilangnya dualisme tersebut.

Kedua, kota memiliki kapabilitas dan kapasitas ekonomi yang sangat terbatas dalam menampung migran miskin desa. Bahkan sektor informal sebagai tumpuan hidup (safety valve) utama penduduk miskin kota, kini sudah semakin disesaki oleh penduduk nonmiskin kota.

Terpinggirkannya pasar tradisional vis a vis perkembangan supermarket dan sejenisnya merupakan salah satu bukti nyata sektor informal di perkotaan tidak dapat lagi diandalkan sebagai sumber kehidupan migran miskin desa di perkotaan. Apalagi sektor informal tersebut kini telah direbut oleh penduduk kota berkerah putih (white collar).

Alasan ketiga, karena adanya perubahan nilai sosial ekonomi dan budaya masyarakat perdesaan. Kalau doeloe penduduk miskin perdesaan merasa puas jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, namun kini tidak demikian lagi.

Mereka seperti umumnya penduduk kota telah menjadikan uang dan gemerlap kehidupan sebagai bagian yang tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupannya. Perubahan itu terjadi sebagai akibat desakan globalisasi ekonomi dan dinamika sosial budaya maupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media iklan, handphone serta sinetron.

Oleh karena itu, merupakan hal yang mustahil memerangi kemiskinan hanya dengan menggantungkan pembangunan kota, apalagi pembangunan desa semata.

Restrukturisasi

Untuk menghilangkan dualisme ekonomi desa dan kota, banyak intervensi kebijakan yang telah dilakukan. Namun intervensi kebijakan yang hanya meliputi kebijakan upah minimum, pajak progresif, investasi dan pembangunan infrastruktur publik di desa serta akses kredit usaha perdesaan saja dirasakan tidak cukup.

Bagi mereka intervensi yang menukik langsung pada peningkatan kesejahteraan lebih diutamakan. Dengan alasan ini, upaya untuk melakukan restrukturisasi struktur ekonomi desa berbasis monokultur pertanian di pedesaan mutlak diperlukan segera.

Diversifikasi usaha diperlukan karena produk dari usaha monokultur perdesaan telah terbukti rentan dimonopoli oleh oknum pengusaha dan harga yang fluktuatif.

Akibatnya, penduduk miskin di perdesaan mengalami kerugian. Tambahan lagi, struktur usaha monokultur juga bersifat tidak kebal terhadap krisis ekonomi maupun resesi yang terjadi di negara mitra dagang.

Terpukulnya ekonomi Jepang akibat gempa bumi dan tsunami baru-baru ini suka atau tidak suka selain memengaruhi penerimaan ekspor dan investasi nasional, dipastikan pula mempengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin desa dan kota saat ini.

Demikian pula dengan keleluasaan pihak asing masuk ke Indonesia, baik atas nama perdagangan dan investasi bebas seperti Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA), dan apalagi kerja sarna dalam pembentukan komunitas ekonomi Asean 2015 yang kini gencar dikumandangkan. Semua itu diyakini akan menambah jumlah penduduk miskin, jika tidak disikapi dengan cerdas.

Restrukturisasi lain yang juga tidak kalah pentingnya yakni terhadap kelembagaan sosial ekonomi perdesaan. Restrukturisasi dimaksud tidak hanya terbatas pada koperasi unit desa (KUD), tetapi juga terhadap organisasi usaha lain di perdesaan.

Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan cara mendukung organisasi usaha tersebut melakukan linkage and partnership terhadap kegiatan usaha terkait di perkotaan. Organisasi usaha ini juga perlu didukung untuk membangun ekonomi desa berbasis potensi sumber daya spesifik termasuk pengembangan SDM-nya.

Dalam realisasinya,dukungan pemerintah daerah harus diutamakan, baik dalam bentuk penyediaan fasilitas usaha maupun insentif lainnya.

Selain restrukturisasi struktur ekonomi dan organisasi usaha di perdesaan, kebijakan pengentasan kemiskinan secara langsung di perkotaan juga penting dilakukan. Caranya dengan menghapus diskriminasi kegiatan usaha antara penduduk miskin dan nonmiskin di perkotaan.