Jawaban:

Keputusan tata usaha negara yang memiliki cacat dari perspektif kewenangan adalah suatu peraturan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau konstitusi sehingga sulit dipaksakan.

Penjelasan:

Keputusan tata usaha negara yang memiliki cacat dari perspektif kewenangan adalah keputusan yang menyimpang dari ketentuan hukum atau norma hukum, seperti UU atau konstitusi, yang menciptakan batasan pada kewenangan pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu. Keputusan cacat ini akan sulit dipaksakan karena ia tidak valid secara hukum dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan masyarakat toleransi berdasarkan hak-hak konstitusional.