Jawaban:

Tingkatan jenis-jenis perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi disebut sebagai "hierarki perundang-undangan". Hierarki perundang-undangan merupakan sistem yang mengatur bagaimana berbagai jenis peraturan dan kebijakan harus diikuti dan dilaksanakan.

Di dalam hierarki perundang-undangan, terdapat tingkatan yang masing-masing memiliki tingkat otoritas yang berbeda. Tingkatan tersebut terdiri dari:

Undang-undang dasar (constitution)

Undang-undang dasar merupakan peraturan tertinggi dalam sistem perundang-undangan suatu negara. Undang-undang dasar mengatur prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan negara, seperti hak asasi manusia, sistem pemerintahan, sistem keuangan, dan sebagainya.

Undang-undang (statute)

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh parlemen atau lembaga legislatif yang lain. Undang-undang mengatur peraturan-peraturan yang lebih spesifik tentang bagaimana suatu negara harus diatur dan dijalankan.

Peraturan pemerintah (regulations)

Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur bagaimana undang-undang harus dilaksanakan di tingkat praktis.

Putusan pengadilan (case law)

Putusan pengadilan merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam menyelesaikan suatu kasus. Putusan pengadilan dapat menjadi acuan bagi pengadilan lain dalam menyelesaikan kasus yang sama atau serupa.

Hierarki perundang-undangan ini menjamin bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terdapat konflik antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih tinggi yang harus diikuti dan dilaksanakan.