jawaban:

Lain pemimpin, lain pula rintangannya. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan berat. Kebijakan-kebijakan ekonomi Gus Dur yang mengundang kerutan di dahi para pakar, juga perseteruannya dengan DPR dan IMF mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia saat itu.

Lain pemimpin, lain pula rintangannya. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan berat. Kebijakan-kebijakan ekonomi Gus Dur yang mengundang kerutan di dahi para pakar, juga perseteruannya dengan DPR dan IMF mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia saat itu.Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI, bea masuk impor mobil mewah untuk KTT G-15 yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya (hanya 5% sementara seharusnya 75%), dan otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri tidak populer di masyarakat dan menuai protes.

Lain pemimpin, lain pula rintangannya. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan berat. Kebijakan-kebijakan ekonomi Gus Dur yang mengundang kerutan di dahi para pakar, juga perseteruannya dengan DPR dan IMF mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia saat itu.Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI, bea masuk impor mobil mewah untuk KTT G-15 yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya (hanya 5% sementara seharusnya 75%), dan otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri tidak populer di masyarakat dan menuai protes.Kondisi perekonomian yang tampak memburuk setelah sebelumnya menunjukkan gejala-gejala kepulihan di masa pemerintahan BJ Habibie meresahkan publik dan para investor. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang semula Rp. 7.500 (1999) menjadi Rp. 9.800 (2001), Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun dari 580 menjadi 458, begitu pun tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula 5% (2000) menjadi 3,6% (2001). Sebaliknya, tingkat inflasi pun meningkat drastis, dari 2% (1999) menjadi 12,6% (2001).

Lain pemimpin, lain pula rintangannya. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan berat. Kebijakan-kebijakan ekonomi Gus Dur yang mengundang kerutan di dahi para pakar, juga perseteruannya dengan DPR dan IMF mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia saat itu.Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI, bea masuk impor mobil mewah untuk KTT G-15 yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya (hanya 5% sementara seharusnya 75%), dan otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri tidak populer di masyarakat dan menuai protes.Kondisi perekonomian yang tampak memburuk setelah sebelumnya menunjukkan gejala-gejala kepulihan di masa pemerintahan BJ Habibie meresahkan publik dan para investor. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang semula Rp. 7.500 (1999) menjadi Rp. 9.800 (2001), Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun dari 580 menjadi 458, begitu pun tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula 5% (2000) menjadi 3,6% (2001). Sebaliknya, tingkat inflasi pun meningkat drastis, dari 2% (1999) menjadi 12,6% (2001).Di luar itu, pemerintahan Gus Dur bukannya tanpa capaian. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah berama-sama dengan Bank Dunia brupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan. Selain itu, juga ada proyek pedesaan, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan saluran irigasi

Bidang militer

Kebijakan Abdurrahmah Wahid dalam bidang militer adalah menciptakan supremasi sipil dengan memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil, yaitu Juwono Sudarsono.

Di tengah masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, terjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yaitu gerakan separatisme yang bertujuan agar Aceh terlepas dari NKRI.

GAM melibatkan dua pihak, yaitu pemerintah RI dan GAM itu sendiri. Sejak 1976 hingga masa kepemimpinan Gus Dur, GAM telah menewaskan ribuan jiwa.

Kebijakan Abdurrahman Wahid mengatasi GAM adalah melakukan pendekatan kebudayaan yang memungkinkan GAM melakukan dialog secara terbuka.

Pada 1999, Gus Dur mengeluarkan Keppres No. 88 mengenai Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh.

Langkah ini menjadi awal baru bagi masyarakat Aceh, sehingga Gus Dur dikenal sebagai presiden yang kaya akan kebudayaan dan humanis.

Lewat cara ini, masalah GAM di Aceh berhasil diselesaikan.

Bidang hukum

Abdurrahman Wahid merealisasikan pemisahan TNI-Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri di bawah kuasa kepresidenan langsung.

Dalam hal ini, Abdurrahman Wahid sudah berhasil menindaklanjuti cita-cita reformasi yang sebelumnya dibuat oleh Habibie

Semoga membantu