Jawaban:

Pemberontakan Lokasi Periode Pimpinan Latar Belakang PKI Madiun Madiun 1948 Musso Pengaruh PKI yang dimulai sejak masa pendudukan Jepang mulai melemah ditambah dengan kekecewaan yang dirasakan golongan PKI terkait Perjanjian Renville. PKI ingin kekuasaannya dikembalikan di bawah pemerintahan Amir Sjafruddin. Pemberontakan Kartosuwiryo Jawa Barat 1948 Kartosuwiryo Kartosuwiryo ingin mengamalkan al-qur'an dan mendirikan Negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo menolak Perjanjian Renville, karena dianggap akan mempersempit wilayah kedaulatan Republik Indonesia.           Pemberontakan DI/TII Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan 1949-1962 Jawa Barat: Kartosuwiryo Aceh: Daud Beureuh Jawa Tengah: Amir Fatah dan Kyai Sumolangu Kalimantan Selatan: Ibnu Hadjar Sulawesi Selatan: Kahar Muzakar Jawa Barat: Kartowsuwiryo merasa tidak puas dengan kemerdekaan Republik Indonesia dan ingin membentuk Negara Islam di Indonesia Aceh: Kekecewaan para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh atas leburnya Provinsi Aceh dalam Provinsi Sumatera Utara. Jawa Tengah: Munculnya ketidaksetujuan dengan Perjanjian Renville Kalimantan Selatan: Kekecewaan pasukan tentara yang harus mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.  Sulawesi Selatan: Kekecawaan Kahar Muzakar karena banyak anggota KGSS yang tidak diterima menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikt (APRIS) APRA Bandung 23 Januari 1950 Mantan Kapten KNIL Raymond Westerling Adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) Andi Azis Makassar 1950 Andi Azis Andi Azis ingin mempertahankan Negara Indonesia Timur. Andi Azis ingin menentang campur tangan APRIS yang ada di Sulawesi Selatan. Republik Maluku Selatan (RMS) Maluku, Ambon 1950 Mr. Dr. Cristian Robert Steren Soumokil Ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI Banyak bekas prajurit KNIL (Tentara Kolonial Hindia Belanda) asal Maluku yang kecewa atas pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia Bekas prajurit KNIL menolak bergabung dengan APRIS. Kekecewaan Chris Soumokil akibat bubarnya Negara Indonesia Timur (NIT) Merapi Merbabu Complex (MMC) Jawa Tengah 1947 Suradi Bledeg Tentara Rakjat tidak bisa menjadi tentara yang digaji oleh negara, hanya Tentara Kerajaan Hindia Belanda dan PETA (Pembela Tanah Air) yang diizinkan, karena telah dilatih oleh KNIL. PRRI dan Permesta   Sumatera 1950 Letnan Kolonel Ahmad Husein Mr. Sjafruddin Prawiranegara Mr. Assaat Dt. Mudo Maluddin Simbolon Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo Moh. Sjafei J.F. Warous Saladin Sarumpaet Muchtar Lintang Saleh Lahade Kekecewaan para perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat, yaitu sentralisasi. Ada rasa kebencian terhadap kelompok suku Jawa, yang menjadi suku dengan jumlah terbanyak dan berpengaruh dalam negara kesatuan Indonesia yang baru terbentuk Batalyon 426 Kudus 1950 Mayor HM Basuno Menjadi pasukan penting DI/TII Tertembaknya HM Basuno oleh anak buahnya sendiri Angkatan Umat Islam (AUI)    Kebumen 1950 Kiao Somalangu Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) AUI menembaki pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang berjaga di utara Stasiun Kebumen. Ibnu Hadjar   Kalimantan Selatan 1954 Ibnu Hadjar Pembentukan gerakan Kesatuan Rakyat Yang Tertindas Ingin mendirikan Negara Islam Kesulitan masuk dalam Tentara Nasional Indonesia G30S  Jakarta dan Yogyakarta 1965 Resimen Tjakrabirawa/DN Aidit Konflik Internal TNI Angkatan Darat Isu adanya Dewan Jenderal di tubuh TNI yang ingin menggulingkan Soekarno Amerika Serikat tidak menyukai dengan kedekatan Soekarno dengan negara komunis Organisasi Papua Merdeka (OPM)  Papua 1965 Sersan Mayor Permanes Ferry Awom Kemerdekaan Papua dihadang oleh Perjanjian New York. Ingin melepaskan diri dari NKRI Adanya ketidakpuasan, kekecewaan, serta tumbuhnya kesadaran nasionalisme Papua Barat Terdapat perbedaan pandangan antara Indonesia-Belanda di KMB. Gerakan Aceh Merdeka   Aceh 1976 Hasan di Tiro Perbedaan penerapan budaya dan agama Islam antara Aceh dan daerah lain di Indonesia Kebijakan sekuler dalam Orde Baru tidak populer di Aceh, banyak tokoh yang membenci kebijakan tersebut. Lokasi Provinsi Aceh di ujung Barat Indonesia menimbulkan sentimen yang meluas di Provinsi Aceh.

Penjelasan: