Penjelasan:

Faisal memaparkan, sekitar dua pertiga kekayaan dari orang terkaya di Indonesia berasal dari sektor kroni. Indeks crony capitalism Indonesia berada di urutan ketujuh terburuk di dunia.

"Praktik bisnis kroni menguat karena akses pengusaha terhadap kekuasaan semakin mudah. Bahkan pengusaha makin banyak yang merangkap menjadi politisi. Batas antara penguasa dan pengusaha kian tipis. Lembaga legislatif semakin dijejali oleh pebisnis. Empat dari lima anggota BPK berasal dari partai politik," ujar Faisal.

Oleh karena itu, dia mengingatkan apabila KPK lemah, maka pengendalian terhadap mereka pun melemah. Sendi-sendi demokrasi pun kian rapuh. Oligarki kian kuat.

"Yang hadir adalah demokrasi prosedural yang diatur kaum oligarki itu. Undang-undang mengabdi kepada kekuasaan, kerap diubah sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, seperti tercermin pada komposisi pimpinan MPR yang dibagi rata ke semua partai yang lolos ambang batas parlemen," kata Faisal.

"Oligarki yang semakin kokoh dan percaya diri pada gilirannya akan menghadirkan rezim yang lebih represif. Penanganan terhadap demontrasi, termasuk demonstrasi mahasiswa, akan lebih keras. Kritik di media sosial dan ruang publik lainnya akan diperkarakan atau dikriminalisasi. Pendek kata, kebebasan akan cenderung ditekan," lanjutnya.

Oleh karena itu, Faisal menilai tidak ada pilihan kecuali Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU KPK.

"Agar tak terjadi pelemahan terhadap KPK yang merupakan garda terakhir meredam gerak maju mereka, pesta pora mereka. Tanpa perpu, oligarki kian berjaya, demokrasi ibarat tinggal ampas. Dan kebebasan sipil terancam," katanya.

Sejatinya fenomena semacam ini bukanlah sesuatu yang baru. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam riset yang dipublikasikan pada 7 Oktober 2015 berjudul 'Hasil Penelitian Potensi Konflik Kepentingan Anggota DPR RI 2014-2019', menunjukkan dari 560 anggota DPR RI, sebanyak 293 orang berlatar belakang pengusaha.

ICW lantas melakukan tracking (penelusuran) terhadap 108 orang. Dari sana terungkap terdapat 373 entitas bisnis/rata-rata setiap anggota DPR RI menjabat di tiga perusahaan.Peneliti ilmu politik dari Universitas Leiden Ward Berenschot mengungkapkan demokrasi di Indonesia dinilai sudah berjalan baik dalam hal perwakilan berbagai kelompok etnis dan agama. Namun, dari sisi kelas sosial, demokrasi masih belum representatif lantaran dominasi pelaku bisnis dan elite ekonomi yang menduduki posisi anggota parlemen, gubernur, hingga bupati.

Ia lantas mencontohkan beberapa contoh terkait dominasi pelaku bisnis dan elite ekonomi dalam demokrasi Indonesia.

"Kita semua tahu banyak contoh elite politik yang juga elite ekonomi di tingkat nasional: Sandiago Uno, Erick Thohir, Jusuf Kalla, Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh. Sekarang sangat mudah untuk pelaku bisnis masuk dunia politik. Di tingkat lokal, polanya hampir sama," ujar Berenschot.

Mengutip buku 'Democracy for Sale', Berenschot memaparkan data dari Pilkada Serentak 2015. Data itu berisi latar belakang dari 695 kandidat kepala daerah dari 223 provinsi/kabupaten/kota yang menggelar perhelatan pesta demokrasi tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 25,2% atau 175 kandidat merupakan pebisnis. Sedangkan pegawai negeri sipil (termasuk pensiunan PNS) berada di urutan teratas dengan raihan 26,8% atau 186 kandidat.

Menurut Berenschot, dua jenis elite lokal cenderung mendominasi politik lokal, yaitu elite birokrasi (orang-orang dengan posisi tinggi dalam pemerintahan lokal) dan elite ekonomi. Munculnya kandidat dari kelompok lain (sebagai contoh petani maupun guru sekolah) pernah terjadi tetapi karang terjadi.

Yang bisa terjadi, kata Berenschot, kadang-kadang orang yang terpilih tidak terlalu kaya, tapi punya hubangan kuat dengan elite ekonomi. Sederhananya adalah secara pribadi mereka tidak kaya, tapi disokong anggota keluarga dengan kemampuan ekonomi tinggi.

"Anda pasti tahu contohnya. Salah satunya: Ridho Fikardo, mantan gubernur Lampung. Dia punya hubungan keluarga dengan komisaris Sugar Group Companies, yang mendanai kampanyenya," ujarnya.