Jawaban:

Pada masa orde baru, aturan yang dibuat dengan berlandaskan pada pancasila. Di lapangan, ada lembaga bipartit, tripartit, serta kesepakatan kerja bersama yang keanggotaannya diambil dari pihak-pihak terkait. Sedangkan pada masa reformasi peraturan terkait pemburuhan dan ketenagakerjaan berlandaskan pada undang-undang dan pada saat itu terjadi pergantian pemerintahan dalam kurun waktu yang singkat.

Pembahasan

Pada masa orde baru, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembangunan dengan tetap menjaga stabilitas nasional. Hasilnya, lahirlah aturan yang disebut dengan hubungan industrial pancasila atau hubungan pemburuhan pancasila.

Pada masa reformasi terjadi pergantian pemerintahan dalam kurun waktu yang singkat, mulai dari pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurahman Wahid, hingga Presiden Megawati.

Berikut perubahan undang-undang ketenagakerjaan sesuai dengan Presiden :

Presiden B.J. Habibie, meluncurkan keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 yang memberikan hak berorganisasi.

Presiden Abdurahman Wahid, meluncurkan upaya perlindungan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja.

Presiden Megawati, aturan hukum pemburuhan dan ketenagakerjaan berubah drastis. Alasannya adalah peluncuran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai pengganti 15 aturan ketenagakerjaan yang sebelumnya telah ada.

Keberadaan Undang-Undang ketenagakerjaan tersebut juga menjadi landasan atas keluarnya aturan perundang-undangan lain dimasa Pemerintahan Mega wati