Penjelasan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis

Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam

penyelenggaraan negara.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP

MPR-RI) merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai

pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.

3. Undang-Undang (UU) dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta TAP MPR-RI.

4. Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.

b. DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan.

c. Jika ditolak DPR, Perpu tersebut harus dicabut.

5. Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh Pemerintah untuk

melaksanakan perintah undang-undang. 6. Keputusan Presiden (Keppres)

yang bersifat mengatur dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan

tugasnya berupa pengaturan

TAP MPRS XX TAHUN 1966

Tentang memorandum DPR gotong-royong mengenai sumber tertib hukum RepubliK Indonesia dan tata urut RepubliK Indonesia :

1. UUD 1945

2. KETETAPAN MPR

3. UU / PERPU

4. PERATURAN PEMERINTAH

5. KEPUTUSAN PRESIDEN

6. PERATURAN MENTRI

7. INSTRUKSI MENTRI

UU no 10 tahun 2004

Tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berisi

HIRARKHI perundang-undangan RepubliK Indonesia adalah sebagai berikut :

1. UU 1945

2. UU / PERATURAN PENGGANTI UU /PERPU

3. PERATURAN PEMERINTAH

4. PERATURAN PRESIDEN

5. PERATURAN DAERAH

a. Peraturan daerah propinsi bersama dengan gubernur

b. Peraturan daerah kabuten / kota dibuat oleh DPRD kabuten / kota bersama bupati / walikota

c. Peraturan desa / peraturan setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa / bersama

UU no 12 tahun 2011

Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.UUD 1945

2.KETETAPAN MPR

3.UU/PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI PERUNDANG-UNDANGAN

4.PERATURAN PEMERINTAH

5.PERATURAN PRESIDEN

6.PERATURAN DAERAH PROVINSI

7.PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA