Keberadaan Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia menjadi perdebatan karena merupakan  bentuk negasi dari asas non-retrospektif. Namun, dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 065/PUU-II/2004, Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945.Mahkamah ini berangkat dari asasnon-interaksi. dilaksanakan secara hati-hati, hal tersebut tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pembahasan

Memang, dalam pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan Hak Asasi Manusia("Pengadilan Hak Asasi Manusia"), mengatur bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini harus ditinjau dan diputus oleh Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia.

Jika melihat istilah-istilah ini, asas retroaktif diketahui oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Terhadap asas  surut yang dikenal dalam Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, permohonan peninjauan kembali diajukan  ke Mahkamah  oleh Abilio Jose Osorio Soares, mantan gubernur Timor Timur. "). Timor  pada waktu itu (2004). Asas surut ini dianggap bertentangan dengan asas hukum yang diatur dalam Pasal KUHP dan juga bertentangan dengan ketentuan konstitusional Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut mengenai materi asas legalitas pada link berikut :

yomemimo.com/tugas/4378017?referrer=searchResults

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1