Jawaban:

1. Jaminan hak untuk bebas dari penghilangan nyawa tercantum dalam Undang-Undang HAM dan KUHP sebagai berikut:

- Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM):

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan tidak dapat diganggu, kecuali dalam keadaan tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pasal 338 KUHP menyebutkan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati."

Pasal 340 KUHP juga mengatur tentang pembunuhan dengan unsur-unsur yang lebih berat, seperti pembunuhan dengan niat terencana dan keji.

2. Dalam peristiwa tersebut, korban (laskar FPI) telah kehilangan nyawa mereka sebagai akibat tindakan penembakan oleh polisi. Dalam sudut pandang hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, dasar hukum yang relevan adalah prinsip praduga tak bersalah.

Prinsip praduga tak bersalah, yang dijamin dalam Pasal 9 ayat (1) UU HAM, menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah secara sah oleh pengadilan yang berwenang. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum terbukti secara hukum melalui proses pengadilan yang adil.

Dalam konteks kasus tersebut, penting untuk memastikan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang, seperti Komnas HAM, dilakukan secara adil, transparan, dan objektif untuk menentukan kebenaran dan keadilan. Jika terbukti adanya pelanggaran HAM, para pelaku harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa diskriminasi, untuk memastikan bahwa hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dihormati dan dilindungi.